Foto Setelah Kejadian Rusuh Di Jayapura, Beberapa Kantor Rusak

Jayapura lumpuh. Beberapa kantor dibakar. Hoax menyebar sehingga internet terpaksa dilumpuhkan.

Masih percaya ini hanya gara2 makian "monyet" ? Gerakan ini sudah didesain jauh sebelum ada aksi di Surabaya. Mrk hanya cari trigger yang tepat saja. 

Mirip dgn Pilgub DKI ttg "penista agama".

kali ini agak beda ini adalah akumulasi dari ketidakadilan terhadap kaum minoritas yg terpendam lama sikap lamban JKW terhadap kejadian2 di SBY MLG menjdi titik akumulasi kemarahan warga Papua, ucapan saling memaafkan bukan jalan keluar. 

Situasi terkini Kota Jayapura, Papua masih belum kondusif akibat aksi demonstrasi yang digelar di pusat kota. 

Pertokoan tutup, siswa sekolah dipulangkan dan aparat masih berjaga di sekitar lokasi demonstrasi, Kamis (29/8/2019).

Ricuh mengakibatkan Kantor telkomsel, kantor pos, spbu, kendaraan dibakar massa

voice, sms dan internet diblokir

Hanya bisa akses wifi di hotel

(Wartawan RRI setempat).

Pada Tahun 2000an di Jayapura. Jika tuntutan Warga Papua tidak di dengar. 70% Masyarakat Papua Menuntut Referendum, Ini bukan masalah sepele

apalagi Hari ini Kantor Telkom, Kantor Pos, dan Kantor MRP di Bakar. Komunikasi Lumpuh Total. 

Foto-foto kondisi terbaru Kota 

Jayapura saat ini, setelah polisi menembakkan gas air mata. Sebagian toko memilih tutup. Jalanan terlihat lengang. Foto dari sumber di tempat kejadian.

Beberapa Foto Setelah Kejadian

BPJS Kesehatan Naik Lagi

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS), Hery Susanto tak setuju dengan keputusan yang mungkin akan di wujudkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati yang ingin iuran bagi semua peserta dan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan naik hingga 100 persen.

Menurut Hery Susanto, angka kenaikan hingga 100 persen iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan itu sangat keterlaluan dan "mencekik" rakyat kecil. Sebab iuran itu terlalu tinggi. 

"Keputusan itu jika diwujudkan bahwa negara mau ambil untung besar," katanya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Selasa (27/8/2019).

Sementara, Hery Susanto melanjutkan, prinsip BPJS itu tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan alias nirlaba. Bukan bisnis oriented seperti asuransi swasta. Maka dari itu, diyakininya kalau usulan itu direalisasikan, BPJS Kesehatan akan ditinggalkan masyarakat.

"Nampaknya Sri Mulyani mulai bosan urus BPJS padahal itu kesalahan manajemen sendiri bukan salah masyarakat," tambahnya.

Ia mengakui, sebagaimana hasil observasinya, masih sangat banyak keluhan terkait pelayanan manfaat BPJS Kesehatan. Diantaranya kelangkaan obat, kamar penuh, diskriminasi pelayanan, stok darah kosong dan lainnya. Untuk itu, menurut dia, kalaupun iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, mestinya tidak sedrastis 100 persen peningkatannya.

"Saya usulkan tidak lebih dari 10 persen, tentu dengan langkah inovasi BPJS Kesehatan dalam perbaikan pelayanan dan menarik iuran peserta secara agresif di lapangan," ujar Hery.

Selengkapnya

Share this post