#BPJSMencekik Apa Penyebabnya BPJS Mencekik

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS), Hery Susanto tak setuju dengan keputusan yang mungkin akan di wujudkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati yang ingin iuran bagi semua peserta dan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan naik hingga 100 persen.

Menurut Hery Susanto, angka kenaikan hingga 100 persen iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan itu sangat keterlaluan dan "mencekik" rakyat kecil. Sebab iuran itu terlalu tinggi. 

"Keputusan itu jika diwujudkan bahwa negara mau ambil untung besar," katanya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Selasa (27/8/2019).

Sementara, Hery Susanto melanjutkan, prinsip BPJS itu tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan alias nirlaba. Bukan bisnis oriented seperti asuransi swasta. Maka dari itu, diyakininya kalau usulan itu direalisasikan, BPJS Kesehatan akan ditinggalkan masyarakat.

"Nampaknya Sri Mulyani mulai bosan urus BPJS padahal itu kesalahan manajemen sendiri bukan salah masyarakat," tambahnya.

Ia mengakui, sebagaimana hasil observasinya, masih sangat banyak keluhan terkait pelayanan manfaat BPJS Kesehatan. Diantaranya kelangkaan obat, kamar penuh, diskriminasi pelayanan, stok darah kosong dan lainnya. Untuk itu, menurut dia, kalaupun iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, mestinya tidak sedrastis 100 persen peningkatannya.

"Saya usulkan tidak lebih dari 10 persen, tentu dengan langkah inovasi BPJS Kesehatan dalam perbaikan pelayanan dan menarik iuran peserta secara agresif di lapangan," ujar Hery.

Lebih lanjut ditekankannya, menaikan iuran secara drastis tidak akan menyelesaikan lilitan defisit keuangan BPJS Kesehatan sebagaimana alasan SMI di hadapan DPR RI. Hal itu justru akan menjadi bumerang bagi kelangsungan BPJS Kesehatan itu sendiri

"Catat ya, kami sebagai masyarakat tertib bayar iuran BPJS Kesehatan, meski jarang kami gunakan untuk klaim, itu spirit gotong-royong prinsip BPJS yang sudah dijalankan bersama, jadi jangan bebani masyarakat berlebihan," tekannya.

Bagaimana tanggapan masyarakat dengan usulan iuran yang akan dinaikkan. 

~ Sebenernya Males Gw Bahas BPJS SecaRa Gw Bayar Rajin DiPake Juga Kagak .. eeeh Udah Gitu Malah Mau Dinaekin Pula Iuran BPJS nya 😒

Sudah Tau BPJS Kolap Eeh Sok2 an Pulak Mau Pindah Ibukota 🙄

Kalo Ada Duit Berlebih Urus Dulu Lah Itu BPJS Kasian Rakyat Kecil Boz !

#BPJSMencekik

~ Gak kira2 naiknya...

Jadi beginilah caranya pemerintah Memanjakan rakyat nya

KLS 1 : Rp.80.000,- Jadi Rp.120.000,-

KLS 2 : Rp.51.000,- Jadi Rp.80.000,-

KLS 3 : Rp.25.500,- Jadi Rp.42.000,-

#BPJSMencekik 

~ Sekali lg saya tegaskan...

Saya tdk anti BPJS, sy sangat mendukung Program BPJS, krn sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan kewajiban negara adalah melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, yg dipermasalahkan skrg adalah rencana kenaikan iurannya, sdh tepatkah ???

#BPJSMencekik

~ Kita rakyat kecil dengan adanya BPJS agak sedikit legah dan terbantu

Tp lama kelamaan kok pelayanan dan iuran semakin membuat kami terheran heran 

Heraaan tau gak!!!

#BPJSMencekik 

Itu dia beberapa tweet dari masyarakat Indonesia yang keberatan dengan naiknya iuran BPJS.

Jokowi Akan Sahkan Kenaikan BPJS Kesehatan

Jokowi akan merilis aturan baru tentang kenaikan BPJS . Rencananya Presiden Jokowi akan PERPRES (Peraturan Presiden) baru tentang kenaikan iuran bpjs. Hal tersebut mengacu pada usulan Menteri Keuangan  Sri Mulyani yang sebelumnya telah ia sampaikan, Kepada komisi IX DPR.

Usulan yang di sampaikan oleh Sri Mulyani yaitu:

1. Kelas Mandiri I Rp. 80.000 menjadi Rp. 160.000 perbulan mulai dari 1 Januari 2020 mendatang. 

2. Kelas Mandiri II Rp. 59.000 menjadi Rp. 110.000 perbulan  mulai dari 1 Januari 2020 mendatang. 

3. Kelas Mandiri III dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 42.000 perbulan mulai dari 1 Januari 2020.

"Jadi semuanya 'keroyokan', termasuk peran pemerintah daerah. Nah, saldo defisitnya baru ditutup dengan kenaikan iuran," Ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, menurut perhitungan Sri Mulyani, bila kenaikan iuran bisa sesuai usulan, maka defisit keuangan BPJS Kesehatan bisa berbalik menjadi surplus Rp17,2 triliun.

Bagaimana pendapat warga mengenai kenaikan BPJS Kesehatan. 

~ PUNYA Gedung2 di Jakarta, aset2 di Jakarta, akan dijual.

Lalu pindah ke hutan belantara Kalimantan.

Di KALIMANTAN, nyewa gedung2. 

BPJS nangkrak, industri gulung tikar, PUK marak ga diurus.

SAKIT?

#BPJSNaikPHKMarak

~ Ngutang terus yang bayar siapa?

Rakyat

Sekarang BPJS Naik 100% bahkan akan dibuatkan Perpres nya oleh yang mulia mukidi

Belum lagi PHK meraja lela, jadi bayarnya pake apa itu BPJS, mikir nggak sih? 

The real of Sontoloyo

#BPJSNaikPHKMarak

~ #BPJSNaikPHKMarak

Gerakan separatis bergejolak

Penanganan Papua tak serius..

Akses internet & media dibatasi..

Hutang menumpuk & BUMN Defisit..

Ibukota Pindah biaya darimana?

~ "2019 defisit Rp 28,3 T. BPJS tahun ini akan defisit Rp 32,8 T lebih besar dari di awal Rp 28,3 triliun," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Itu dia beberapa tanggapan dari warga melalui akun twitter mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan dinaikkan. 

Share this post